www.pa-sukoharjo.go.id - Sejarah
 
SEJARAH BERDIRINYA PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

         Pasca perang jawa (1825-1830) kompeni Belanda makin memperketat keamanan untuk mencegah terulangnya pemberontakan rakyat jawa. Kondisi masyarakat jawa semakin miskin mendorong terjadinya tindak kejahatan (pidana) di berbagai tempat. Menghadapi hal itu pemerintah kolonial menekan raja Surakarta dan Yogyakarta agar menerapkan hukum secara tegas. Salah satunya dengan membentuk lembaga hukum yang dilengkapi dengan berbagai pendukung.

Di Kasunanan Surakarta dibentuk Pradata Gedhe, yakni pengadilan kerajaan yang menjadi pusat penyelesaian semua perkara. Lembaga ini dipimpin oleh Raden Adipati (Patih) di bawah pengawasan Residen Surakarta. Dalam pelaksanaannya Pradata Gedhe mengalami kesulitan karena volume perkara yang sangat besar. Sunan Pakubuwono dan Residen Surakarta memandang perlu melimpahkan sebagian perkara kepada pemerintah daerah. Mereka sepakat membentuk pengadilan di tingkat kabupaten yang diberi nama Pradata Kabupaten.

Pada tanggal 16 Februari 1874, Sunan Pakubuwono IX dan Residen Surakarta Keucheneus membuat perjanjian pembentukan Pradata Kabupaten di wilayah Klaten, Boyolali, Ampel, Kartasura, Sragen dan Larangan. Surat perjanjian tersebut disyahkan pada hari Kamis tanggal 7 Mei 1874 Staatsblad nomor 209. Pada Bab I surat perjanjian, tertulis sebagai berikut :

"Ing Kabupaten Klaten, Ampel, Boyolali, Kartasura lan Sragen, apadene ing Kawedanan Larangan kadodokan pangadilan ingaranan Pradata Kabupaten. Kawedanan Larangan saikiki kadadekake kabupaten ingaranan Kabupaten Sukoharjo"

(Di Kabupaten Klaten, Ampel, Boyolali, Kartasura dan Sragen dan juga Kawedanan Larangan dibentuk pengadilan yang disebut Pradata Kabupaten. Kawedanan Larangan sekarang dijadikan kabupaten dengan nama Kabupaten Sukoharjo)


Pada waktu keluarnya Keputusan Raja Belanda tanggal 19 Januari 1882 No. 24 Stbl 1882 No. 152, tentang pembentukan Raad Agama Jawa & Madura Pengulu Ageng di Surakarta di jabat oleh K. Pengulu Tafsir Anom ke V. di wisuda oleh Sinuwun Pakubuwono ke II, menjadi Pengulu Ageng Kraton Surakarta pada tanggal 3 Safar, tahun 1815 c / 1883 M dan pada waktu di Surakarta dibentuk Landraad pada tanggal 1 Maret 1903, maka beliau ( K. Pengulu Tafsir Anom ke V ) diangkat menjadi Hoofd Pengulu Landrand dengan Keputusan Residen tanggal 7 Januari 1903 No. 4 X.

Pada tahun 1962 di Kabupaten / Dati II Sukoharjo berdiri cabang Pengadilan Agama di Sukoharjo  lepas dari Pengadilan Agama Surakarta .
         .
Semula gedung Pengadilan Agama Sukoharjo berada di Komplek Masjid Raya Sukoharjo  Jl. Slamet Riyadi, Sukoharjo kemudian awal Pebruari 2007 boyongan ke gedung baru. Terletak di Joho, Kelurahan Joho, Kecamatan Kota Sukoharjo, tepatnya Jl. Rajawali No. 10, Sukoharjo.

Kebijakan MARI

Berita Umum

ANTARA News - Berita Terkini
News And Service
  • OJK: 2018 saat tepat perbankan memacu pertumbuhan
    Tahun 2018 ini menjadi saat yang tepat bagi kalangan perbankan untuk memacu pertumbuhan kinerja, baik dalam penyaluran kredit dan pengumpulan dana pihak ketiga. Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Ahmad Hidayat ...
  • Menkeu ingatkan masyarakat tidak bertransaksi dengan cryptocurrency
    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan transaksi menggunakan mata uang virtual atau cryptocurrency, karena tidak memiliki landasan hukum sebagai alat pembayaran yang sah. ...
  • Biaya haji diusulkan naik, ini penjelasan Wapres
    Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan usulan kenaikan biaya haji disebabkan oleh kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang ingin meningkatkan ekonomi sehingga menerapkan biaya pajak bagi jamaah yang menjalankan ibadah haji. ...

Waktu Shalat