www.pa-sukoharjo.go.id - Sejarah
 
SEJARAH BERDIRINYA PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

         Pasca perang jawa (1825-1830) kompeni Belanda makin memperketat keamanan untuk mencegah terulangnya pemberontakan rakyat jawa. Kondisi masyarakat jawa semakin miskin mendorong terjadinya tindak kejahatan (pidana) di berbagai tempat. Menghadapi hal itu pemerintah kolonial menekan raja Surakarta dan Yogyakarta agar menerapkan hukum secara tegas. Salah satunya dengan membentuk lembaga hukum yang dilengkapi dengan berbagai pendukung.

Di Kasunanan Surakarta dibentuk Pradata Gedhe, yakni pengadilan kerajaan yang menjadi pusat penyelesaian semua perkara. Lembaga ini dipimpin oleh Raden Adipati (Patih) di bawah pengawasan Residen Surakarta. Dalam pelaksanaannya Pradata Gedhe mengalami kesulitan karena volume perkara yang sangat besar. Sunan Pakubuwono dan Residen Surakarta memandang perlu melimpahkan sebagian perkara kepada pemerintah daerah. Mereka sepakat membentuk pengadilan di tingkat kabupaten yang diberi nama Pradata Kabupaten.

Pada tanggal 16 Februari 1874, Sunan Pakubuwono IX dan Residen Surakarta Keucheneus membuat perjanjian pembentukan Pradata Kabupaten di wilayah Klaten, Boyolali, Ampel, Kartasura, Sragen dan Larangan. Surat perjanjian tersebut disyahkan pada hari Kamis tanggal 7 Mei 1874 Staatsblad nomor 209. Pada Bab I surat perjanjian, tertulis sebagai berikut :

"Ing Kabupaten Klaten, Ampel, Boyolali, Kartasura lan Sragen, apadene ing Kawedanan Larangan kadodokan pangadilan ingaranan Pradata Kabupaten. Kawedanan Larangan saikiki kadadekake kabupaten ingaranan Kabupaten Sukoharjo"

(Di Kabupaten Klaten, Ampel, Boyolali, Kartasura dan Sragen dan juga Kawedanan Larangan dibentuk pengadilan yang disebut Pradata Kabupaten. Kawedanan Larangan sekarang dijadikan kabupaten dengan nama Kabupaten Sukoharjo)


Pada waktu keluarnya Keputusan Raja Belanda tanggal 19 Januari 1882 No. 24 Stbl 1882 No. 152, tentang pembentukan Raad Agama Jawa & Madura Pengulu Ageng di Surakarta di jabat oleh K. Pengulu Tafsir Anom ke V. di wisuda oleh Sinuwun Pakubuwono ke II, menjadi Pengulu Ageng Kraton Surakarta pada tanggal 3 Safar, tahun 1815 c / 1883 M dan pada waktu di Surakarta dibentuk Landraad pada tanggal 1 Maret 1903, maka beliau ( K. Pengulu Tafsir Anom ke V ) diangkat menjadi Hoofd Pengulu Landrand dengan Keputusan Residen tanggal 7 Januari 1903 No. 4 X.

Pada tahun 1962 di Kabupaten / Dati II Sukoharjo berdiri cabang Pengadilan Agama di Sukoharjo  lepas dari Pengadilan Agama Surakarta .
         .
Semula gedung Pengadilan Agama Sukoharjo berada di Komplek Masjid Raya Sukoharjo  Jl. Slamet Riyadi, Sukoharjo kemudian awal Pebruari 2007 boyongan ke gedung baru. Terletak di Joho, Kelurahan Joho, Kecamatan Kota Sukoharjo, tepatnya Jl. Rajawali No. 10, Sukoharjo.

Kebijakan MARI

Berita Umum

ANTARA News - Berita Terkini
News And Service
  • Mensos janji mudahkan swasta kembangkan Komunitas Adat Terpencil
    Menteri Sosial Idrus Marham berjanji memberikan kemudahan kepada pihak swasta yang berminat terlibat dalam pengembangan Program Komunitas Adat Terpencil (KAT). "Cukup ada rekomendasi dari Pak Dirjen, maka hari ini juga ...
  • SBY dirawat, pertemuan dengan Prabowo diundur
    Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan pertemuan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto diundur karena SBY sedang dirawat akibat kelelahan. "Pertemuan ...
  • Muhammadiyah segera bangun universitas di Malaysia
    Menteri Pendidikan Malaysia Maszlee Malik menyatakan dukungannya terhadap rencana pendirian Universitas Muhammadiyah di Malaysia oleh Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, kata Prof Dr Suyatno, ketua delegasi yang mewakili PP ...

Waktu Shalat